Reformasi 10 tahun lalu yang diagendakan membangun bangsa yang lebih terbuka, dinamis dan sejahtera, ternyata masih jauh dari harapan. Pasca Reformasi, angka kemiskinan justru membengkak tinggi. Sumber daya alam yang dimiliki tidak segera membuat bangsa Indonesia keluar dari keterpurukan. Predikat swasembada pangan yang pernah dianugerahkan Bank Dunia pada masa Orde Baru tidak pantas lagi disandang. Seakan kehilangan kekuatan, dulu kita yang mengekpor beras, kini menjadi negara pengimpor bahan pokok mayoritas orang Asia tersebut.
Akibat kemudian, terjadi gesekan sosial berupa kekerasan, baik secara simbolik maupun dalam arti sesungguhnya. Ada semacam pergeseran pola hidup sosial masyarakat akibat kemiskinan. Simpul solidaritas sosial tersapu menjadi masyarakat individual. Oleh masyarakat kita, globalisasi lebih dimaknai dengan semangat mengonsumsi daripada mencipta.
Dampak yang kita rasakan teramat nyata. Akibat sayatan kemiskinan, seorang ibu di Pekalongan tega membunuh buah hatinya. Gejala-gejala lain juga dapat kita saksikan dengan banyaknya bayi yang menderita gizi buruk, busung lapar, DBD dan yang paling mengerikan adalah meningkatnya tindakan kriminal dimana-mana.
Sungguh, hal yang amat ironis terjadi di negara yang kaya sumber daya alam (SDA). Betul, kemiskinan tidak disebabkan karena kelangkaan sumberdaya alam, melainkan distribusi SDA yang tidak merata. Bukan karena tidak ada uang, tapi karena proses pemerataan uang yang tidak sampai pada kelas bawah. Delapan puluh persen kekayaan berputar pada kalangan atas yang tidak lebih dari 20% penduduk bumi. Sedangkan 20% sisanya diperebutkan oleh 80% jumlah populasi manusia. Secara struktural, kapitaslisme telah menciptakan megakemiskinan maha dahsyat dalam catatan sejarah kehidupan manusia.
Jeratan Kemiskinan
Ada tiga macam penyebab kemiskinan. Pertama, kemiskinan alamiah, yakni kemiskinan yang lahir karena kondisi dasar seseorang akibat cacat fisik, mental ataupun lanjut usia, sehingga tidak mampu bekerja. Kedua, kemiskinan kultural, yakni kondisi dimana budaya negatif masyarakat tertentu membuat mereka terjerat dalam kubangan kemiskinan, seperti rasa malas, bergantung kepada warisan dan tidak produktif. Ketiga, kemiskinan struktural. Yaitu kemiskinna akibat kesalahan sistem ekonomi yang diterapkan penguasa dalam mengatur regulasi ekonomi rakyat.
Dari ketiga penyebab itu, yang paling nyata dan dengan “tampak” sengaja menciptakan kemiskinan maha dahsyat adalah kemiskinan struktural, karena dampaknya dapat dirasakan secara luas. Inilah yang menjadi fenomena berbagai negara di belahan dunia. Termasuk Indonesia.
Meskipun pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa angka kemiskinan turun menjadi 34,17 juta orang atau 16,58% dari total penduduk Indonesia dalam kurun waktu 2006-2007, namun Bank Dunia menyatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih diatas 100 juta orang (42,6%). Ini berdasarkan pada perhitungan penduduk yang hidup dengan pengahsilan dibawah U$ 2/hari/orang, dari total penduduk Indonesia 232,9 juta orang pada 2007 dan 236,4 juta jiwa pada 2008. (Sukardi Hasan: 2008)
Pandangan Bank Dunia didasarkan pada tidak diimbanginya antara penurunan angka kemiskinan dengan jumlah tersedianya lapangan kerja yang memadai. Kurun waktu 2006 saja, yang menurut pemerintah pertumbuhan ekonominya mencapai 5%, ternyata setiap 1% pertumbuhan, sebagaimana dilansir Bappenas, hanya mampu menyediakan 48 ribu lapangan kerja. Dari angka tersebut, sulit kita harapkan bisa menampung angka pengangguran yang semakin meningkat.
Kendati banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, mulai dari jaring pengaman sosial (JPS), bantuan operasional sekolah (BOS), askeskin dan bantuan tunai langsung (BTL), namun sepertinya program-program itu masih berjalan di tempat, selama pemerintah belum mampu menggerakkan sektor riil, sebagaimana yang diungkapkan para ahli.
Program-program tersebut terkesan hanya memenuhi kebutuhan sesaat. Dan itu pun tak berjalan secara baik. Kita bisa melihat bagaimana bentuk dari pelaksanaan BTL yang hanya berjalan beberapa saat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa program itu adalah “lipstik politik” agar pemerintah terlihat memperhatikan rakyat.
Benar, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum bisa bekerja sesuai harapan. Masih jauh dari mengentaskan kemiskinan. Alih-alih menuntaskan kemiskinan, kekayaan justru dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Rakyat menjadi korban kemiskinan, yang menurut Mahatma Gandhi disebut sebagai Kekerasan dalam Bentuk yang Paling Buruk.
Kemiskinan muncul akibat kekerasan “simbolik” kapitalisme, dan dari kemiskinan pula kekerasan terjadi duakali. Ya, kemiskinan berdiri di tengah lingkaran setan bernama kekerasan. Pola hidup individualistik menyeret masyarakat pada gaya berpikir rasial yang mengikis solidaritas.
Untuk mengobati penyakit “kronis” kemiskinan ini, sudah saatnya kita meneguhkan kembali nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya, agar keadilan bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, bukan oleh golongan tertentu, yang pada hakikatnya adalah penindas sejati.
Menjadi tanggungjawab bersama untuk menegakkan solidaritas yang pernah dirintis oleh Founding Father bangsa ini melalui slogan terkenal, yaitu Bhineka Tunggal Ika. Membangun kesadaran bahwa kita terlahir dalam bumi pertiwi yang merdeka, berdaulat dan bermartabat. Tidak ada yang berhak menentukan nasib kita, kecuali kita sendiri. Semoga agenda reformasi membawa kemajuan dan kesehateraan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya warga miskin yang selalu tertindas.
(Dimuat Riau Pos, Sabtu, 12 Juli 2008)
