DALAM sebuah diskusi panjang bertema pendidikan, seorang kawan menyatakan Indonesia tak akan mencapai kemajuan siginifikan dalam berbagai aspek, tanpa perubahan sistem politik yang sejak merdeka hanya berubah kostum. Problem kependidikan yang ketika itu dibicarakan hanya seonggok kecil masalah yang akan rampung diselesaikan jika sistem politik berubah. Bagi dia, sistem politik demokrasi liberal Indonesia mustahil melahirkan tokoh pemimpin sekaliber Fidel Castro, Hugo Caves, atau Ahmadinejad. Padahal, pemimpin adalah hulu dari semua hilir perubahan.
Dalam satu segi, saya sepakat dengan cita-cita kelahiran pemimpin pembaru yang brilian, dipercaya rakyat, dan memihak keadilan. Saya sepakat, tanpa perubahan sistem politik demokrasi, selamanya jargon perubahan hanya lipstik politik yang menggairahkan kegirangan kekuasaan. Banyak penguasa dilahirkan, tetapi tanpa visi kepemimpinan yang jelas dan revolusioner. Demokrasi boleh dikata hanya melahirkan “bandit-bandit” yang punya kuasa, tetapi nihil rasa, pejabat tanpa traktat keadilan dan visi masa depan yang jelas.
Para aktivis mahasiswa di lingkungan Semarang yang mengikuti diskusi waktu itu bersepakat dalam diam (ijmaí sukuti) bahwa sistem politik Indonesia telah memperpendek sumbu demokrasi. Demokrasi yang sejatinya berakhir pada pemenuhan hajat hidup banyak orang berhenti pada pemenuhan keinginan pihak tertentu. Akhirnya, rakyat kian pragmatis untuk sekadar menitipkan harapan ke para wakil mereka kelak.
Bukti sederhana, saat pemilu, masyarakat menuntut para calon pejabat yang akan bersaing memberikan uang sebagai imbalan jasa memilih. Ya, makna demokrasi dipahami pada manfaat uang. Sementara episode kekuasaan yang justru lebih dahsyat secara implikatif dalam menyumbang perubahan radikal dalam segala lini, tak jadi soal. Setelah berkuasa, rakyat tak tahu akan dikhianati, dikibuli dan dicuri hak-hak sipilnya.
Wajar begitu, mengingat sistem politik kita masih memiliki ketergantungan secara kolektif pada komunitas yang telah membantu mengorbitkan sebagai penguasa/pejabat (bukan pemimpin). Semua yang dilakukan seakan dan harus mencerminkan visi kelompok kolektif, termasuk soal simbol dan bahasa verbal yang digunakan (Hardiansyah Suteja: 2010). Ironisnya, dalam kerapuhan politik itu, mahasiswa sebagai kelompok pemuda yang dianggap progresif, hilang dari panggung kegelisahan abadi.
Mengikuti istilah al-Ghazali, mahasiswa sekarang identik dengan jahil murakkab society (kelompok pembodoh kuadrat), yakni orang yang tak tahu bahwa sebenarnya dia tidak tahu, tetapi tak ingin mau tahu. Dia hanya peduli dengan nasib dan masa depan, tanpa melirik secara politis bagaimana memberikan kontribusi besar perubahan pada bangsanya.
Kebun Pembenihan
Melihat krisis pemuda sedemikian akut, kawan saya berujar: tak ada banyak waktu lagi untuk melahirkan pemimpin besar yang mampu membawa perubahan besar, kecuali dengan dua cara; revolusi politik atau kudeta kekuasaan. Paradigmanya, demonstrasi wajib ricuh, tindakan berpikir harus radikal, dan metode yang digunakan harus anarkis. Menurut pendapat dia, tak ada lagi para penguasa yang memedulikan nasib rakyat jika tidak “digertak”. Demokrasi yang diterapkan di tengah kondisi rakyat yang bodoh, miskin, dan tertindas hanya melahirkan para “pelacur kekuasaan”.
Diam-diam saya membenarkan ujaran itu. Namun dalam diam itu, terbersit tanda tanya besar: jika pemuda sekarang tak bisa diharapkan mengguncang dunia, seperti kata Bung Karno, apa lalu yang ditempuh adalah jalan machiavellis, yang dalam politik menihilkan moral dan etika, kecuali kekuasaan? Machiavellisme radikal yang meniscayakan korban politik hanya menyisakan ketidakadilan dan dendam kesumat berkelanjutan.
Gerakan mahasiswa sekarang belum bisa diandalkan untuk mewujudkan revolusi besar karena tak memiliki musuh bersama, kecuali ketidakadilan. Saya pikir, ketidakadilan mahasiswa bukan hanya musuh mahasiswa. Semua umat manusia yang tercerahkan harus “beramar makruf nahi munkar” melawan ketidakadilan. Jika hanya ketidakadilan yang “dipaksa” agar menjadi adil, gerakan mahasiswa akan tetap sporadis. Padahal, dalam revolusi, sistemlah yang jadi lawan, orang yang dilawan, bukan nilai semata.
Kudeta politik juga menyisakan dilema etis masa depan politik demokrasi di tengah ketiadaan musuh bersama. Dan, itu bukan pilihan terbaik. Sebab, jika itu berhasil dimotori pemuda/mahasiswa, dendam politik akan tercipta dan berkepanjangan. Ia akan menguras energi besar anak bangsa seperti di Thailand dan Filipina.
Demokrasi, dan juga aksi demonstrasi, harus dibarengi iman (keyakinan/visi politik masa depan) dan takwa (etika politik bertanggung jawab). Demokrasi tanpa iman dan takwa adalah demokrasi yang menihilkan nurani.
(Dimuat Suara Merdeka, 13 November 2010)
